#143: Antara Hukum dan Premanisme

Jika kasus Antasari dkk ini benar; Inilah potret buram wajah negeri kita tercinta ini; Indonesia. Premanisme berbaju aparat.

Enak benar jadi pejabat, petinggi aparatur negara, bisa main bunuh orang seenaknya dengan iming-iming kenaikan pangkat. Murah benar nyawa manusia di bumi pertiwi ini. Jika seorang Nasrudin yang direktur saja dengan mudah dihilangkan nyawanya dengan banderol 500 juta rupiah, lalu bagaimana dengan kita (-kita) ini yang hanya seorang buruh kecil, petani kecil, tukang becak, tukang ojek? Berapa harga nyawa kita?

Kolaborasi antara pejabat KPK – pengusaha – pejabat Polri ini akhirnya terungkap dengan cepat (luar biasa!!!). Terlepas salah-benarnya, bahwa terjadi distorsi “demi bela negara” sehingga perlu melenyapkan nyawa orang; apa iya semudah itu? Bealajar dari kasus ini, sudah berapakah nyawa manusia Indonesia yang telah lenyap tanpa terungkap?

Antasari-Wiliardi-Sigit HW mungkin sedang kena hari sial. Banyak kasus kejahatan yang melibatkan pejabat biasanya “aman-aman” saja. Dan baru terungkap kalau sang tokoh dianggap “mengganggu stabilitas kekuasaan” dan tidak memiliki patron ke partai politik besar.

Kali ini, mereka kena batunya. Sebagai rakyat, hikmah dari kasus AA-SHW dan WW ini: Pertama, kerja aparat penegak hukum patut diacungi jempol. Harusnya begitu mereka bekerja; tanpa pandang bulu. Jangan karena pejabat “bulunya tebal”, tidak pernah diungkap, tapi maling ayam/rakyat kecil yang “bulunya tipis” dengan mudah dijebloskan ke penjara.

Kedua, pengungkapan ini setidaknya juga bisa memberi rasa aman. Bahwa segala bentuk kejahatan harus diungkap.  Rakyat jangan hanya disuruh bayar pajak dengan thethek-mbengeknya, tapi tidak diberi rasa aman. Kalau perlu, premanisme di terminal, stasiun, jalanan dll juga diberantas. Ketiga, sudah berapa kalikah modus operandi pelenyapan nyawa manusia seperti ini -dan terungkap?

Wallahu’alam bi ash showab.

(c)aGusJohn,
WB, 8 Mei 2009