*~aGusJohn’s Blog~*

Mengalir Bagaikan Air

Dinilai Sewenang-wenang, Bupati Badung Kalah

Rabu, 13 Mei 2009 | BP
Gugatan PTUN Tower
Dinilai Sewenang-wenang, Bupati Badung Kalah
Denpasar (Bali Post) –
Bupati A.A. Gde Agung mendapatkan tamparan keras atas kebijakannya mengeluarkan SK. No. 02 tahun 2009 tanggal 22 Januari 2009 tentang pembongkaran tower milik PT Solusindo Kreasi Pratama (PT SKP). Semua terjadi setelah Majelis Hakim PTUN Denpasar diketuai Eddy Firmansyah mengabulkan sepenuhnya gugatan yang diajukan PT SKP. Lebih dari itu, majelis hakim menilai pembongkaran tower didasarkan atas tindakkan sewenang-wenang.Eddy Firmansyah didampingi hakim anggota Widiastuti dan Dewi Asimah menyatakan mengabulkan gugatan PT SKP untuk seluruhnya. Majelis hakim juga menyatakan membatalkan dan mencabut Surat Perintah Bupati Badung No. 02/2009 tertanggal 22 Januari 2009 tentang pembongkaran bangunan tower komunikasi bersama milik penggugat. “Memerintahkan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara Rp 166 ribu,” ujar majelis hakim.

Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menilai SK yang diterbitkan tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga layak untuk dinyatakan batal. Berdasarkan bukti-bukti maupun fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya. Sementara tergugat tidak bisa membuktikan bantahannya. Karena itu, pengadilan berpendapat gugatan penggugat dikabulkan. “Karena itu, tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai ketentuan pasal 110 UU No.5/1986 jo UU No.9/2004, biaya perkara akan dibebankan kepada tergugat,” papar majelis hakim dalam putusannya yang dibacakan bergantian itu.

Majelis hakim juga menyatakan, secara yuridis Bupati Badung mempunyai kewenangan untuk melakukan pembongkaran tower yang ada di wilayahnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, kewenangan Bupati melakukan pembongkaran tower tidak sesuai prosedur. Menurut majelis hakim, pembongkaran tower seharusnya menyertakan rekomendasi dari Dinas Perhubungan cq Bupati Badung. Namun, berdasarkan kesaksian I Gusti Kusumayadi, pembongkaran tersebut tidak memerlukan rekomendasi dari Dishub. Hal inilah yang dinilai majelis hakim bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Bahkan, majelis hakim menilai tindakan yang dilakukan Bupati Badung adalah sewenang-wenang.

Menurut salah satu saksi dari tergugat, Dinas Cipta Karya juga tidak pernah menegur PT SKP dalam kepemilikan IMB. Di satu sisi, tergugat mengeluarkan izin operasional tower PT SKP. Di sisi lain, Bupati tidak mengabulkan pengajuan IMB. Menurut majelis hakim, tergugat telah menganulir sendiri ketentuan yang telah dibuatnya.

Majelis hakim juga mempertanyakan dalil tergugat yang menyatakan bahwa pembangunan tower PT SKP berada di lokasi padat penduduk dan belakang Sekolah Dasar (SD). Menurut majelis hakim, dalil tersebut tidak terbukti. Pasalnya, dari hasil pemeriksaan setempat (PS), pembangunan tower milik penggugat tidak berada di kawasan padat penduduk maupun di sekitar SD. “Justru dari hasil PS, tower PT SKP yang ada di Desa Sangeh, Abiansemal hanya berjarak 50 meter dari tower milik PT BTS,” tandasnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Penggugat, Eben Ezer Siregar menyatakan putusan hakim tersebut telah memenuhi rasa keadilan. Malah katanya, putusan tersebut merupakan sejarah baru dalam penegakan hukum. Sementara Kuasa Hukum tergugat, Suryatin Lijaya menyatakan putusan majelis hakim bukan akhir dari segalanya. “Kami pasti lakukan upaya banding,” ujarnya singkat. (015)

Mei 15, 2009 - Posted by | SOROT & Berita | ,

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: