*~aGusJohn’s Blog~*

Mengalir Bagaikan Air

Dinilai Sewenang-wenang, Bupati Badung Kalah

Rabu, 13 Mei 2009 | BP
Gugatan PTUN Tower
Dinilai Sewenang-wenang, Bupati Badung Kalah
Denpasar (Bali Post) –
Bupati A.A. Gde Agung mendapatkan tamparan keras atas kebijakannya mengeluarkan SK. No. 02 tahun 2009 tanggal 22 Januari 2009 tentang pembongkaran tower milik PT Solusindo Kreasi Pratama (PT SKP). Semua terjadi setelah Majelis Hakim PTUN Denpasar diketuai Eddy Firmansyah mengabulkan sepenuhnya gugatan yang diajukan PT SKP. Lebih dari itu, majelis hakim menilai pembongkaran tower didasarkan atas tindakkan sewenang-wenang.Eddy Firmansyah didampingi hakim anggota Widiastuti dan Dewi Asimah menyatakan mengabulkan gugatan PT SKP untuk seluruhnya. Majelis hakim juga menyatakan membatalkan dan mencabut Surat Perintah Bupati Badung No. 02/2009 tertanggal 22 Januari 2009 tentang pembongkaran bangunan tower komunikasi bersama milik penggugat. “Memerintahkan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara Rp 166 ribu,” ujar majelis hakim.

Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menilai SK yang diterbitkan tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga layak untuk dinyatakan batal. Berdasarkan bukti-bukti maupun fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya. Sementara tergugat tidak bisa membuktikan bantahannya. Karena itu, pengadilan berpendapat gugatan penggugat dikabulkan. “Karena itu, tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai ketentuan pasal 110 UU No.5/1986 jo UU No.9/2004, biaya perkara akan dibebankan kepada tergugat,” papar majelis hakim dalam putusannya yang dibacakan bergantian itu.

Majelis hakim juga menyatakan, secara yuridis Bupati Badung mempunyai kewenangan untuk melakukan pembongkaran tower yang ada di wilayahnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, kewenangan Bupati melakukan pembongkaran tower tidak sesuai prosedur. Menurut majelis hakim, pembongkaran tower seharusnya menyertakan rekomendasi dari Dinas Perhubungan cq Bupati Badung. Namun, berdasarkan kesaksian I Gusti Kusumayadi, pembongkaran tersebut tidak memerlukan rekomendasi dari Dishub. Hal inilah yang dinilai majelis hakim bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Bahkan, majelis hakim menilai tindakan yang dilakukan Bupati Badung adalah sewenang-wenang.

Menurut salah satu saksi dari tergugat, Dinas Cipta Karya juga tidak pernah menegur PT SKP dalam kepemilikan IMB. Di satu sisi, tergugat mengeluarkan izin operasional tower PT SKP. Di sisi lain, Bupati tidak mengabulkan pengajuan IMB. Menurut majelis hakim, tergugat telah menganulir sendiri ketentuan yang telah dibuatnya.

Majelis hakim juga mempertanyakan dalil tergugat yang menyatakan bahwa pembangunan tower PT SKP berada di lokasi padat penduduk dan belakang Sekolah Dasar (SD). Menurut majelis hakim, dalil tersebut tidak terbukti. Pasalnya, dari hasil pemeriksaan setempat (PS), pembangunan tower milik penggugat tidak berada di kawasan padat penduduk maupun di sekitar SD. “Justru dari hasil PS, tower PT SKP yang ada di Desa Sangeh, Abiansemal hanya berjarak 50 meter dari tower milik PT BTS,” tandasnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Penggugat, Eben Ezer Siregar menyatakan putusan hakim tersebut telah memenuhi rasa keadilan. Malah katanya, putusan tersebut merupakan sejarah baru dalam penegakan hukum. Sementara Kuasa Hukum tergugat, Suryatin Lijaya menyatakan putusan majelis hakim bukan akhir dari segalanya. “Kami pasti lakukan upaya banding,” ujarnya singkat. (015)

Iklan

Mei 15, 2009 Posted by | SOROT & Berita | , | Tinggalkan komentar

#142: Hukum Tarik-Ulur??

antasari3Gambar sebelah ini begitu ironi. Orang yang dulunya gigih dalam menjebloskan orang ke tahanan, kini gantian digelandang masuk tahanan. Dengan baju tahanan berwarna jingga, celana kolor krem dipadu dengan sandal jepit biru, Antasari Azhar akhirnya ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, Direktur Putra Rajawali Banjaran.

Kasus mantan Ketua KPK, Antasari Azhar ini memang “luar biasa”. Jadi tersangka cukup dalam hitungan hari (satu minggukah?) saja. Selama ini, kasus-kasus yang melibatkan pejabat negara biasanya “tak berbekas”. Sangat mustahil bisa selesai secepat itu.

Mungkin, kasus Antasari ini perlu masuk dalam catatan MURI (Museum Rekor Indonesia) sebagai sebuah “prestasi” buat penegak hukum yang tegas; tidak pandang bulu. Harusnya memang begitu. Tapi -ma’af, orang awam (baca: bodoh) juga paham. Segala ketidakmustahilan di negeri ini biasanya selalu memiliki motif politik.

Tidak hanya Antasari, tapi juga penangkapan Emron Pangkapi, Ketua DPP PPP saat Rapimnas PPP di Bogor dengan kasus yang terjadi di tahun 1998/1999 (jauh banget, 10 tahun baru diungkit), atau Muchdi PR dengan kasus Munir-nya. Uniknya, semua ditangkap pada saat kita sedang sibuk Pemilu, sibuk akan pilpres, sibuk KPK mau memanggil KPU dalam kasus DPT (Daftar Pemilih Tetap) dalam pemilihan legislatif kemarin yang amburadul.

Terlepas benar-tidaknya ada “motif politik” di balik kasus Antasari ini, catatan penting buat kita semua adalah bahwa orang kebal suap belum tentu kebal perempuan. Sesuai dengan dalil agama tiga hal godaan di dunia adalah: harta, tahta dan wanita.  Dari proses hukum yang berjalan, peran Rani Juliani, si wanita penggoda itu dianggap sebagai pemicu terjadinya pembunuhan ini. Baca lebih lanjut

Mei 7, 2009 Posted by | Ideologi Sikap Otak, SOROT & Berita | , | Tinggalkan komentar

Rekapitulasi Suara Lampung Gelembungkan Suara, KPU Dipolisikan 5 Partai

KPU setempat merekap suara tanpa papan tayang. Ketika diprotes, KPU malah stop menghitung.
Rabu, 29 April 2009, 14:05 WIB Arfi Bambani Amri, Suryanta Bakti Susila

penghitungan-suaraVIVAnews – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempersoalkan rekapitulasi suara anggota DPRD Provinsi Lampung. Saksi PDIP menemukan dugaan penggelembungan suara di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.

“PDIP merasa dirugikan, karena kemungkinan kehilangan satu kursi,” kata Saksi PDIP, Arif Wibowo, di sela-sela rekapitulasi manual di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu, 29 April 2009. Menurut dia, saksi PDIP di provinsi menemukan dugaan penggelembungan suara pada tiga partai di tingkat kabupaten. Partai Gerindra di tingkat Kecamatan memperoleh 4.685, namun di kabupaten memperoleh 9.590. PPP di kecamatan memperoleh 1.450 tapi di kabupaten menjadi 6.814. Kemudian, golkar di kecamatan mendapat 6.193, di kabupaten menjadi 9.862.

“Ini untuk anggota DPR Propinsi, bukan DPR RI,” kata Arif. Atas dugaan penggelembungan suara itu, PDIP bersama PKS, PAN, PNBK dan PKB telah melaporkan Komisi Pemilihan Kabupaten Tulang Bawang ke Polda Lampung dengan dugaan pemalsuan dokumen. Sebab, ketika berlangsung rapat pleno di tingkat kabupaten dan propinsi, Komisioner dianggap mengabaikan protes saksi.

Menurut Arif, ketika pleno di tingkat kabupaten, saksi telah memprotes. Di situ, proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara hanya dibacakan, tidak dilengkapi dengan layar/slide atau papan penulisan angka. Ketika beberapa saksi protes atas perbedaan angka versi saksi parpol dan Komisi, tidak dihiraukan.

“Karena banyaknya protes itu, KPUD justru meninggalkan ruangan dan tidak kembali sehingga proses terhenti,” ujarnya. Namun, lanjut Arif, malam harinya Komisi kembali melanjutkan proses rekapitulasi tanpa pemberitahuan kepada saksi.

“Karena itu, PDIP menolak semua proses dan tidak menandatangani berita acara,” katanya. Ketika rekapitulasi di Propinsi Lampung, dugaan penggelembungan itu tidak diperbaiki. Bahkan, kata Arif, anggota Komisi Pemilihan Kabupaten Tulang Bawang tidak hadir. “Hanya diwakili oleh sekretariat,” katanya. •

*VIVAnews

April 30, 2009 Posted by | SOROT & Berita | , , | Tinggalkan komentar

Demokrat Unggul di Aceh

Di rezim SBY-JK, Aceh bisa damai. GAM diakui eksistensinya (dengan adanya MoU Helsinki antara RI-GAM). Mereka bisa kembali, hingga kemudian jadi Gubernur-Wakil Gubernur.
Di era rezim SBY-JK pula, mereka bisa punya partai lokal; sesuatu yang tidak ditemukan di 32 propinsi NKRI yang lain. Dan di Pemilu 2009 ini, partai lokal itu unggul hampir 50% akan menguasai DPRD, sedangkan untuk DPR Pusat rakyat Aceh memilih Demokrat. Apakah ini model “politik balas-budi”?
Jika eksekutif dan legislatif sudah dikuasai eks GAM, mau jadi apa Aceh ke depan??
Mari kita ikutin terus edisi Aceh dari waktu ke waktu, seperti juga kita perhatikan nasib Papua.

Rekapitulasi Akhir di Aceh, Demokrat Unggul
Partai Demokrat meraih suara terbanyak untuk kursi DPR-RI di Aceh.

Rabu, 29 April 2009, 21:04 WIB Amril Amarullah

68612_aplikasi_sistem_penghitungan_suara_thumb_300_225Viva-News, Partai Demokrat meraih suara terbanyak untuk kursi DPR-RI di Aceh dengan perolehan suara sebanyak 751,444 (40,84%). Ini merupakan hasil akhir perhitungan suara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh.

Peringkat ke dua Partai Golongan Karya (Golkar) dengan perolehan suara sebanyak 193,631 (10,52%). Peringkat ke tiga di isi PKS dengan perolehan suara sebanyak 130,278 (7.08%). Peringkat ke empat adalah PPP dengan perolehan suara sebanyak 113,580 (6,17%) dan peringkat ke lima bertenger Partai Amanat Nasional (PAN) dengan perolehan suara sebanyak 107,953 (5.87%).

Peringkat tersebut berdasarkan hasil rekapitulasi suara dari 23 kabupaten/kota, yaitu Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Subulussalam, Aceh Barat daya, Aceh Selatan, Simeulue, Aceh Tengah, Bireueun, Lhokseumawe dan Aceh Utara, Langsa, Aceh Timur dan Tamiang dengan jumlah total suara sah sebanyak 1,839,833 (100%).

sumber:
http://politik.vivanews.com/news/read/53543-rekapitulasi_akhir_di_aceh__demokrat_teratas

April 30, 2009 Posted by | SOROT & Berita | , , , | Tinggalkan komentar

Tim Ekonomi SBY Gagal Total

Dari wawancara Viva-News dengan Professor Jeffrey Winters berikut ini, beberapa kesimpulan penting yang bisa diambil adalah sebagai berikut:
1. capres Indonesia harus ambisius;
2. Sri Mulyani, tim ekonomi SBY bukan seorang ekonom yang punya visi ke depan;
3. SBY dan tim ekonominya tidak memiliki ambisi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia;
4. tim ekonomi SBY gagal total karena tidak mampu mengangkat masyarakat Indonesia dari garis kemiskinan;
5. kelompok Mafia Barkeley dibuang saja, karena sudah gagal tetap saja dipakai;
6. Ekonom terbaik Indonesia adalah Rizal Ramli, karena Menko era Gus Dur tersebut memiliki keberanian dalam menyikat korupsi, berani dengan IMF dan dia seorang nasionalis; yang berpikir mendatangkan keuntungan bagi bangsa.

berikut wawancara lengkapnya VivaNews dengan Jeffrey Winters:

Calon Presiden Indonesia Harus Ambisius
Calon presiden RI harus seorang tokoh yang punya sense of urgency.
Jum’at, 24 April 2009, 10:42 WIB
Profesor Jeffrey A Winters (pbs.org)

jeffrey-wintersVIVAnews – Pertarungan antara calon presiden semakin memanas. Peta politik berubah begitu cepat. Golkar yang semula akan mencalonkan Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono mendadak berubah. Golkar ingin melaju sendiri dengan mencalonkan Kalla sebagai calon presiden pada pemilihan umum yang digelar pada Juli mendatang.

Namun, banyak kalangan yakin peta politik masih mudah berubah. Belum begitu jelas, pasangan masing-masing capres dan cawapres. Apalagi masih ada waktu cukup panjang.

Sembari mengikuti perkembangan peta politik yang terus bergerak, wartawan VIVAnews, Heri Susanto dan Nur Faridah Ahniar mewawancarai Jeffrey A Winters, Profesor ekonomi politik dari Northwestern University, Amerika Serikat. Baca lebih lanjut

April 24, 2009 Posted by | SOROT & Berita | , , | 4 Komentar

Kalla Desak KPU Perbaiki DPT

JK baru teriak setelah “pisah ranjang” dengan SBY. Kalau masih mesra dengan SBY, mungkin tidak akan berani teriak begini. Berarti “brengsek”-nya -meminjam istilah Gus Dur- Pemilu 2009 ini memang benar adanya.
Dan amburadulnya Pemilu 2009 ini akan masuk blog khusus saya dalam “SOROT & Berita”  agar kelak sejarah tetap terjaga kebenarannya.

Pemilu Presiden 2009
Partai Golkar terus mencermati permasalahan dugaan manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Jum’at, 24 April 2009, 10:49 WIB
Ismoko Widjaya, Suryanta Bakti Susila
Elit Pemuda Pancasila Yapto Soeryo Soemarno & Yorrys Raweyai apit Jusuf Kalla (Antara/ Saptono)

VIVAnews – Setelah resmi maju sebagai calon presiden dari Partai Golkar, Jusuf Kalla kini semakin gencar berbicara soal kisruh Daftar Pemilih Tetap. Kalla mendesak agar penyelenggara Pemilu segera melakukan perbaikan.

“Untuk DPT perlu diteliti, dan tentu harus ada perbaikan,” kata Jusuf Kalla usai bertemu Wiranto di Kantor Pusat Golkar Slipi II di Jalan Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 24 April 2009.

Menurut Kalla, Partai Golkar akan terus mencermati permasalahan terkait dugaan manipulasi DPT. Kalla juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk dapat memperbaiki permasalahan DPT.

Partai Golkar sendiri, kata Kalla, terus meminta Dewan Pimpinan Daerah untuk mengumpulkan laporan terkait dugaan adanya manipulasi DPT dan kecurangan lain. Selanjutnya, Golkar akan menyelesaikan permasalahan DPT dalam kerangka hukum. “Bagi Golkar kekurangan pemilu terkait DPT adalah masalah hukum,” ujar Kalla.

Kisruh DPT juga menjadi isu utama Koalisi Teuku Umar yang dimotori PDI Perjuangan. Bahkan, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Pramono Anung, pernah menyebut ada sekitar 45 juta warga Indonesia tidak bisa memilih

April 24, 2009 Posted by | SOROT & Berita | , | 2 Komentar